Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap hak pembeli yang melakukan jual beli tanah warisan dengan salah satu ahli waris tanpa adanya persetujuan dan sepengetahuan ahli waris lainnya. Hak pembeli sebagai pembeli beritikad baik yang harus mendapatkan perlindungan hukum seringkali tidak dapat dipertahankan oleh hakim, sehingga perlu diteliti mengenai bagaimana kriteria pembeli beritikad baik yang diakui oleh hukum dan bagaimana bentuk perlindungan terhadap pembeli beritikad baik terhadap sengketa tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah secara yuridis normatif. Fokus penelitian ini adalah mengetahui apakah Tergugat I yang merupakan pembeli tanah warisan tersebut termasuk ke dalam kriteria pembeli beritikad baik dan dapat diberikan perlindungan hukum atau tidak dengan didasari dari teori-teori peraturan perundang-undangan mengenai itikad baik, serta apa saja bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Tergugat I sebagai pembeli jika termasuk ke dalam kriteria beritikad baik, dan terakhir penelitian ini akan mengelaborasi mengenai pertimbangan hakim dalam putusan, apakah sudah tepat atau tidak. Hasil akhir dari penelitian ini menunjukkan bahwa putusan hakim kurang tepat dilihat dari teori-teori hukum yang berkembang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun putusan hakim lebih mengedepankan keadilan dibandingkan kepastian hukum itu sendiri, namun seharusnya dalam memberikan putusan hakim dapat mencerminkan putusan yang adil dan sesuai dengan norma hukum secara seimbang. ......This thesis discusses about legal protection of buyer’s rights who buy inherited land with one of the heirs without the consent and knowledge of the other heirs. The rights of a well-intentioned buyer, who should receive legal protection, are often challenging for judges to uphold. Hence, it is necessary to examine the criteria for a bona fide buyer recognized by the law and the forms of protection available to bona fide buyers in land disputes. This thesis using normative juridical method. The focus of this thesis is to find out whether first Defendant, who is the buyer of the inherited land is included in the criteria for a good faith buyer and can be given legal protection or not by supporting the theories of laws and regulations regarding good faith, as well as what forms of legal protection can be given to first Defendant as a buyer if it is included in the criteria of good faith, and finally this research will elaborate on the judge's considerations in the decision, whether it is appropriate or not. The final results of this study indicate that the judge's decision is not quite right according to the developing legal theories and applicable laws and regulations. Even though the judge's decision prioritizes justice rather than legal certainty itself, however in giving decisions, judge's should be able to reflect a fair decision and in accordance with legal norms in a balanced manner way.

Abstrak :
Sistem publikasi negatif tidak dipergunakan seutuhnya dalam pendaftaran tanah di Indonesia, akan tetapi sengketa tanah seringkali timbul dari kelemahan sistem itu, termasuk dalam hal untuk pemindahan hak melalui jual beli. Sebagian daft permasalahan itu adalah keabsahan jual beli tanah dengan dokumen lengkap dan memenuhi persyaratan formal sesuai peraturan tetapi kemudian terbukti dilakukan secara melawan hukum, perlindungan bagi pembeli seperti halnya dalam sengketa pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1588/K/Pdt/2001 vide Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Bale Bandung. Penelitian hukum normatif dipergunakan untuk melakukan penelitian terhadap pustaka hukum sebagai data sekunder yang dirancang dengan Case Study Design, data dihimpun melalui studi dokumen. Penelitian telah menghasilkan kesimpulan bahwa jual beli adalah sah apabila memenuhi persyaratan formil dan materiil. Jual bell tanah yang telah sesuai hukum tetapi kemudian terbukti bahwa pada pendaftaran pertama kali mengandung cacat hukum maka seluruh bukti kepemilikan yang timbul kemudian adalah batal demi hukum. Perlindungan hukum terhadap pembeli tanah atas gugatan pihak ketiga diatur dalam Pasal 19 ayat (2) c UUPA; PP No. 24 Tahun 1997 mengenai sertifikat sebagai alat bukti yang kuat (Pasal 32 ayat (1); kewajiban PPAT untuk menolak membuat akta dengan fakta yang mengakibatkan cacat hukum; pembuktian hak atas tanah; pembukuan data fisik dan data yuridis tanah di Kantor Pertanahan dan juga PP No.37 Tahun 1998 dalam kewajiban PPAT untuk lebih cermat memeriksa keabsahan dokumen. Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung yang dikuatkan Mahkamah Agung lebih memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik asal karena pemindahan hak oleh para tergugat tidak memenuhi syarat materiil dan telah sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung memberikan perlindungan terhadap pembeli tanah karena dianggap sesuai dengan ketentuan hukum pemindahan hak atas tanah. Saran disampaikan untuk adanya Lembaga Peradilan yang khusus menangani sengketa tanah serta bagi para pembeli tanah agar menelusuri riwayat kepemilikan tanah sebelum melakukan jual bell tanah. ......Negative Publicizing system is not utilized as intact as in land registry in Indonesia, however land dispute often arise from that system feebleness, included in matter for conveyancing through sales agreement. Some of that problems that the land sales authenticity with complete document and fulfill formal conditions according to regulation but later proven to be conducted by illegal process and also protection for buyer just as in dispute in decision Appellate Court Number 1588/K/Pdt/2001 vide High Court of Bandung and District Court of Bale Bandung. This research as normative law is used to analyze the books of law sciences as secondary facts designed by a Case Study Design, data mustered by document study application. Result of the research is able to conclude that sales should be validity if fulfilling formal and material conditions. The buying agreement have been processed according to land regularity and then later proven that the first registration contain handicap punish hence all evidence of it's ownership of arising out later is cancellation for the shake of law. The law protection to buyer of land for suing of third party arranged in Section 19 sentence (2) c Code of Number 5/1960; The Government Regulation (PP) Number 24/1997 hitting certificate as a means of the strong evidence Section 32 sentence (1); obligation of The Official of Land Levering (PPAT) to refuse to make act with fact resulting handicap; land right verification; book of notes of physical and regulity facts in Office of Land Affairs (BPN) as well as PP No.37 of Year 1998 in obligation of PPAT to more careful verifying document authenticity.

Abstrak :
Penggunaan website sebagai media pemasaran produk untuk meningkatkan awareness dan intensi konsumen untuk melakukan pemhelian. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan kajian literatur, sedangkan analisa data menggunakan analisa deskriptif. Melalui penelitian dihasilkan kesimpulan website sebagai media pemasaran perusahaan sebagai berikut (1) Website sebagai media pemasaran dinilai positif sebagai salah satu media pemasaran bagi produk»produk perusahaan (2) Konten dalam website Deadseventies oleh responden dapat dengan mudah dan jelas dipahami (3) Faktor-faktor umum terhadap internet yaitu need jbr cognirion, product involvement dan product experlise mempengaruhi persepsi yang diterima oleh konsumen. (4) Faktonfhktor spesitik terhadap intemet yaitu skills dan challenges serta web shopping experience juga mempengamhi persepsi yang diterima oleh konsumen, (5) Persepsi yang diterima dengan sikap terhadap website mempengaruhi konsumen dalam intensi untuk membeli. ......The uses of website as product marketing medium for incrcsing awwarenes and consumen intention for buying. Data collecting method in this research are interview and literature study with descriptive analysis. As the result, the researcher comes up with several conclusion website as coorporate produck marketing medium (l) website as marketing medium make the positive for marketing coorporate products (2) Contents on the website. Deadseventies can make easy to understand consumen (3) General factors to intemet is need for cognition, product involment and product expertise make perseption of consumen taked (4) Spesitic factors to internet is skills and challenges, web shopping experience also make consument perseption (5) Perseption interactivity with attitude toward to website make Purchase intention.

Abstrak :
ABSTRAK
Pembeli lelang yang telah memenuhi prosedur lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan seyogianya dilindungi oleh hukum. Namun, ternyata terdapat putusan yang mengalahkan pembeli lelang karena sertifikat hak milik yang dijadikan objek lelang seharusnya dimusnahkan oleh kantor pertanahan. Terhadap tanah yang sama telah muncul dua sertifikat berbeda yang masing-masing didapatkan melalui jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT dan melalui mekanisme lelang. Tesis ini akan membahas mengenai bagaimanakah perlindungan pembeli lelang yang telah memenuhi prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta perlindungan hukum bagi kreditor yang telah menerima pembayaran dari pembeli lelang dalam dalam perkara Nomor 300 PK/Pdt/2009. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari kepustakaan. Dari pembahasan tesis ini, pembeli lelang dilindungi dengan cara mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pihak yang menerima pembayaran lelang melalui pengadilan negeri. Dalam kasus ini, kreditor tidak mendapatkan perlindungan. Untuk itu, ia dapat mengajukan gugatan ganti kerugian kepada kantor pertanahan terkait akibat timbulnya sertifikat ganda.

---

ABSTRACT
An auction purchaser who has complied with the auction procedure in accordance with the laws and regulations should be protected by law. However, there was a verdict which defeated the auction purchaser because of title certificate of the auction object should be destroyed by the land office. Over the same plot of land, there were two different certificates, each of it obtained through a land sale drawn up up before a Land Deed Official PPAT and another one obtained through the auction. This thesis discusses on how the protection of the auction purchaser where the auction conducted in accordance with prevailing laws and regulations as well as legal protection for a creditor who has been received the payment from the auction purchaser in Case Number 300 PK Pdt 2009. The method of this research is normative judicial method with the type of explanatory research using secondary data obtained from the literature. From the discussion of this thesis, the purchaser can be protected by way of filing a compensation claim to Denpasar District Court addressed to the creditor who has been received the auction payment. In this case, no legal protection given to the creditor and accordingly, they can file a compensation claim to the relevant land office because of the existence of double certificates issued caused by their action negligence.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sikap serta intensi pembelian konsumen untuk batik printing sebagai barang tiruan (counterfeit). Lebih rincinya, penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan pengaruh dari faktor sosial (informative susceptibility, normative susceptability), kepribadian (value consciousness, integritas, personal gratification), dan demografi (jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, tingkat pengeluaran) terhadap sikap dan intensi pembelian batik printing. Pengolahan data dengan Structural Equation Modelling (SEM) serta regresi berganda yang dilakukan terhadap 257 responden menemukan bahwa variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap sikap konsumen adalah normative susceptibility, sedangkan variabel-variabel lainnya tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik. Penelitian ini juga menemukan bahwa sikap terhadap pemalsuan secara signifikan mempengaruhi intensi pembelian batik printing. Implikasi dan berbagai saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini akan didiskusikan pada bagian akhir penelitian. ......This research aims to study the attitude and purchase intention of Indonesian consumers for batik printing as a counterfeit product. More specifically, the research attempts to investigate the effects of social factors (informative susceptibility, normative susceptibility), personality factors (value consciousness, integrity, personal gratification), and demographic factors (gender, age, education, expenditure) on attitude towards counterfeiting and purchase intention of batik printing. The data analysis of 257 respondents using Structural Equation Modelling (SEM) and multiple regression shows that the only variable that has a significant effect on attitude towards counterfeiting is normative susceptibility, whereas the other variables do not have a statistically significant effect. This research also found that attitude towards counterfeiting has a significant effect on purchase intention of batik printing. The implications and suggestions from these findings are also discussed.

Abstrak :
ABSTRAK
Sewa Beli merupakan lembaga hukum yang relatif baru, yang muncul karena adanya perkembangan masyarakat yang ditunjang oleh kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sampai dengan saat ini belum diatur dalam suatu peraturan khusus untuk itu. Sewa Beli mula-mula muncul dalam praktik untuk menampung persoalan bagaimanakah caranya memberikan solusi jika pihak penjual menghadapi banyak permintaan untuk menjual barangnya, tetapi calon pembeli tidak mampu membayar harga barang tersebut secara tunai sekaligus. Permasalahan timbul jika pembeli tidak sanggup membayar angsuran, maka obyek sewa beli ditarik. Karena belum diatur dalam undang-undang, namun, berdasarkan pasal 1320 dan pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk melakukan sewa beli yaitu: 1. Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Reg. No. 935/K/Pdt/1985 tanggal 30 September 1986 dalam perkara perjanjian sewa beli satu unit mobil Light Truck baru, merk Colt Diesel keluaran Mitsubishi, antara Ny. Lie Tjiu Hoa dan Achmad Kartawidyaya (A Liong) melawan Unda bin H. Marsan. 2. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi nomor 34/KP/II/80 tentang Perizinan Perjanjian Sewa Beli (Hire Purchase) , Jual Beli dengan Angsuran dan Sewa (Renting). Untuk mencapai tujuan penulisan ini digunakan metode penelitian perpustakaan yang bersifat yuridis normatif dan wawancara. Kesimpulan yang didapat untuk menjawab permasalahan, jika pembeli tidak sanggup membayar maka obyek sewa beli akan ditarik oleh penjual untuk menutupi sisa angsuran, disarankan agar sewa beli dimasukkan sebagai bagian dari hukum perikatan, dan diupayakan ada perlindungan hukum kepada pembeli sehingga antara para pihak terdapat hak dan kewajiban yang seimbang, dan jika angsuran telah dibayar melebihi 30 % (tiga puluh persen), seharusnya obyek sewa beli tidak boleh ditarik, dan sisa angsuran menjadi utang yang akan dilunasi oleh pembeli.

Abstrak :
RINGKASAN EKSEKUTIF Pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai dengan kondisi politik yang stabil membuat Indonesia menjadi tempat yang ideal untuk investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Meningkatnya Iaju perekenomian ini diikuti dengan berkembangnya industri bank ditunjang dengan sederetan paket deregulasi perbankan, seperti kemudahan untuk membuka bank, kemudahan membuka kantor cabang, perwakilan cabang bagi batik-bank asing mendorong meningkatnya jumlah bank di Indonesia. Jumlah besar ini tidak disertai oleh kualitas memadai. Dengan adanya krisis moneter di Asia, yang dimulai dengan Thailand dan akhirnya timbul di Indonesia pada pertengahan talhm 1997, maka dalam wa.ktu 6 bulan terjadi penurunan nila · mata uang sebesar ± 80% terhadap dollar yang menyebabkan perubahan drastis terhadap kondisi per konomian Indonesia, yang sebelumnya memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Melihat perubahan strategi pemasaran dari strategi korporasi ke strategi retail yang dilakukan oleh Bank X sebelum waktu krisis mo eter, dimana manajemen melakukan banyak perubahan dalam perusahaan untu.K: engkomodasi perubahan tersebut. Perlu diteliti apakah perubahan tersebut telah cukup memadai untuk menyiasati kmidisi krisis saat ini ataukah Bank X harus melakukan penajaman atas strategi yang telah dilakukan. Tulisan ini bertujuan untuk menemukan strategi yang dapat ditempuh oleh perusahaan yang sedang mempertahankan dirinya dari pengaruh krisis narnun tetap meningkatkan unjuk kerja produknya untuk memanfaatkan peluang yang ada dikondisi krisis tersebut.

Abstrak :
Dalam jual beli tanah terdapat beberapa pihak yang terikat dalam Perjanjian Jual Beli tersebut, yaitu penjual, pembeli, notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dalam jual beli tanah tentunya harus terdapat objek tanah yang akan diperjual belikan, entah tanah tersebut hasil warisan ataupun hasil beli dari orang lain, dalam jual beli harus ada kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk melakukan jual beli dengan syarat syarat dan harga yang telah disepakati bersama. Dalam jual beli terlebih lagi dalam jual beli tanah terdapat akta akta yang dapat dipergunakan untuk menjalankan jual beli tersebut, adapun akta akta tersebut ialah akta yang bersifat dibawah dan akta otentik, ada beberapa akta otentik yang dipergunakan dalam jual beli, yaitu Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Jual Beli. Dalam hal jual beli tanah kerap terjadi pembatalan jual beli tersebut dikarenakan wanprestasi,Perbuatan Melawan Hukum, ataupun dalam hal tanah warisan tidak semua ahli waris setuju untuk dilaksanakannya jual beli tersebut, seperti yang terjadi dalam  Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 316/Pdt.G/2013/PN.Bks Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 381/Pdt/2014/PT Bdg dan dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 60/Pdt.G/2018/PN.Ptk Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 7/Pdt/2019/PT.Ptk Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3074 L/PDT/2019. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana ketentuan hukum mengatur pembatalan PPJB sepihak oleh ahli waris yang sah, Bagaimana penentuan tindakan Perbuatan Melawan Hukum  dalam suatu sengketa pembatalan jual beli harta warisan, dan Bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli dalam perjanjian jual-beli tanah yang dibatalkan sepihak oleh para ahli waris penjual. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan studi hukum kepustakaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dibolehkan terhadap ahli waris untuk membatalkan jual beli jika ahli waris tersebut tidak setuju dengan jual beli tersebut, keputusan hakimlah yang dapat menentukan suatu perbuatan melawan hukum dalam suatu sengketa jual beli tanah harta warisan, dan pembeli yang beritikad baik berhak memperoleh perlindungan hukum berupa menggugat kerugian dan/atau menuntut pengembalian dana yang sudah dibayarkan beserta kerugian yang dialami. ......In buying and selling land, there are several parties who are bound by the sale and purchase agreement, namely the seller, buyer, notary or Land Deed Making Officer (PPAT). In buying and selling land, of course, there must be land objects to be traded, whether the land is inherited or purchased from other people. In buying and selling, especially in buying and selling land, there are deed that can be used to carry out the sale and purchase, while the deed is a deed that is below and an authentic deed, there are several authentic deed that are used in buying and selling, namely the Deed of Sale and Purchase Binding Agreement and Deed of Sale and Purchase. In the case of buying and selling land, the cancellation of the sale and purchase often occurs due to default, unlawful acts, or in the case of inherited land, not all heirs agree to carry out the sale and purchase, as happened in the Bekasi District Court Decision Number 316/Pdt.G/2013 /PN. Bks Jo. Decision of the Bandung High Court Number 381/Pdt/2014/PT Bdg and in the Decision of the Pontianak District Court Number 60/Pdt.G/2018/PN.Ptk Jo. Pontianak High Court Decision Number 7/Pdt/2019/PT.Ptk Jo. Supreme Court Decision Number 3074 L/PDT/2019. Therefore this study aims to find out how the legal provisions regulate the unilateral cancellation of PPJB by legal heirs, how to determine unlawful acts in a dispute over the cancellation of the sale and purchase of inherited assets, and how the legal protection for buyers in land sale agreements that are canceled unilaterally by the heirs of the seller. This research is in the form of a normative juridical study using a library law study approach. The results of the study concluded that it is permissible for the heirs to cancel the sale and purchase if the heirs do not agree with the sale and purchase, it is the judge's decision that can determine an unlawful act in a dispute over the sale and purchase of inherited land, and a buyer with good intentions has the right to obtain legal protection in the form of suing for losses and/or demanding a refund of the funds that have been paid along with the losses suffered.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan modus tindak tutur penjual dan pembeli di pasar tradisional Kota Baubau. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling. Fenomena kebahasaan dikaji dengan pendekatan pragmatik. Data penelitian berupa data lisan yang bersumber dari percakapan penjual dan pembeli dalam transaksi jual-beli. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode simak melalui teknik rekam dan catat. Data yang telah diklasifikasi, dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan modus tuturan penjual terdiri atas modus deklaratif, modus interogatif, dan modus imperatif. Modus interogatif penjual digunakan untuk menanyakan sekaligus mempersilakan pembeli untuk mencari dan memilih barang yang dibutuhkannya. Modus deklaratif penjual digunakan untuk mempertahankan harga (menolak) tawaran pembeli dengan cara menyebutkan sumber dan harga barang. Modus imperatif penjual digunakan untuk membujuk pembeli agar mencoba tiap-tiap barang yang ditawarkan oleh penjual. Selanjutnya, penggunaan modus tuturan pembeli terdiri atas modus deklaratif, modus interogatif, dan modus imperatif. Modus deklaratif digunakan pembeli sebagai upaya menawar harga barang dengan cara menyampaikan bahwa dirinya merupakan langganan yang sering membeli barang yang dijajakan penjual. Modus interogatif digunakan pembeli untuk bertanya sekaligus bertujuan menawar harga, sedangkan modus imperatif digunakan pembeli yang bertujuan meminta penjual agar mengurangi harga barang sesuai permintaan pembeli.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini menguji secara empiris tentang budaya korporat dan reputasi perusahaan serta hubungan perusahaan sebagai pembeli dengan para pemasok. Studi ini ingin menganalisis apakah hubungan pembeli dan pemasok dipengaruhi oleh budaya korporat dan reputasi perusahaan pembeli. Untuk mengetahui peranan dan hubungan budaya korporat dan reputasi perusahaan, maka penelitian ini menganalisis tentang pengaruh budaya korporat terhadap reputasi perusahaan dan tentang pengaruh budaya korporat dan reputasi perusahaan terhadap hubungan perusahaan sebagai pembeli dengan para pemasoknya.

Penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari para responden. Responden daiam penelitian ini adalah perusahaan pemasok yang terdaftar sebagai rekanan pada perusahaan BP Indonesia di Jakarta dalam aktivitas pengadaan barang dan jasa. Data penelitian yang diperoleh berkaitan dengan evaluasi, pemahaman dan pengalaman perusahaan pemasok sebagai rekanan pada perusahaan pembeli. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunalcan teknik analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda.

Hasil analisis mcnunjukan adanya pengaruh positif yang signifikan dari budaya korporat terhadap reputasi perusahaan, dan pengaruh positip budaya korporat dan reputasi perusahaan terhadap hubungan pembeli dan pemasok.

Hasil penelitian ini menyatakan secara tidak langsung pentingnya bagi perusahaan untuk membentuk budaya korporat yang baik dan unggul agar tercipta reputasi perusahaan yang baik. Budaya korporat dan reputasi perusahaan yang baik akan meningkatkan hubungan kerjasama dengan perusahaan mitra kerja.

---

ABSTRAK
This research empirically examined the corporate culture, company reputation and relationship between buying company and its suppliers (supplying companies). This study seeks to analyze whether the business relationship between a buying company and its suppliers is affected by the buying companys corporate culture and reputation. To understand more about the role and relationship of the corporate culture and the company reputation, this research has analyzed the effect of corporate culture to the company reputation, and the eject of both corporate culture and company reputation to the relationship between a buying company and its suppliers.

The research used primary data obtained from the respondents. The respondents are the companies that registered as BP Indonesia ?s supplier in Jakarta office in procurement goods and service activities. The data obtained are related to the suppliers' evaluation, understanding and experiences toward the buying company. The data is analyzed by using simple regression analysis and multiple regression analysis.

The result of analysis proved significantly the effect of corporate culture to company reputation and also the effect of both corporate culture and company reputation to the relationship between buying company and its supplier.

The research outcome implies the importance for a company to establish a great corporate culture in order to create a great reputation. A great corporate culture and reputation will improve the company relationship with its business partners.